SAHABAT.co.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, tahun ini adalah tahun pertama implementasi dari ASEAN Economic Community dan sekaligus juga tahun pertama implementasi dari Agenda Pembangunan 2030. Oleh karena itu, Presiden memandang perlu adanya suatu kemitraan antara ASEAN dan PBB.

Saat menyampaikan pidatonya pada KTT ASEAN – United Nation (UN/PBB), di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Rabu (7/9), Presiden Jokowi menyoroti masih ratusan juta warga masyarakat ASEAN yang hingga kini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengentaskan mereka, Presiden menilai pentingnya pelatihan kejuruan, peningkatan kapasitas produktif, pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), dan juga masalah keuangan inklusif. Untuk itulah, Presiden Jokowi menilai pentingnya implementasi kerjasama antara ASEAN dan PBB.

Hal yang kedua, yang ditekankan Presiden bagi kemitraan ASEAN PBB sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi adalah pencegahan dan penanganan penyebaran berbagai kasus penyakit menular. Oleh karena itu, lanjut Presiden sebagaimana dikutip Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi,  diperlukan kerja sama yang antara lain berupa kerja sama riset, kerja sama pelatihan, sharing best practices, deteksi dini, dan tindakan-tindakan darurat.

Sementara terkait masalah isu perdamaian, Presiden Jokowi mengingatkan mengenai masalah  Palestina. Presiden mengajak sekali lagi bahwa ASEAN dan PBB harus bekerja sama untuk mengajak atau memperbesar dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan mengajak dimulainya perundingan untuk two state sollution.

Rencana Aksi Bersama

Menlu Retno Marsudi mengatakan, KTT ASEAN – PBB telah menghasilkan Rencana Aksi untuk Mengimplementasikan Deklarasi Bersama Kemitraan Komprehensif ASEAN – PBB (2016 – 2020). Rencana ini diadopsi Bali pada tahun 2011.

“Kalau kita lihat rencana aksinya itu maka akan ada kerja sama yang akan dilakukan di 3 pilar, yaitu pilar politik, ekonomi, budaya ditambah kerja sama lintas sektor dan kerja sama antar sekretariat. Jadi, ada lima pilar besar dari rencana aksi yang untuk mengimplementasikan Deklarasi Bersama Kemitraan Komprehensif ASEAN dan PBB,” jelas Retno.

Ia menunjuk contoh, misalnya di pilar Polkam ada beberapa sub kerja sama yang akan dilakukan misalnya di bidang perdamaian dan keamanan; di bidang tata pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, dan demokrasi.Kemudian di bidang isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama.

Di bidang ekonomi, lanjut Menlu, ada sub kerja sama untuk integrasi ekonomi ASEAN, UMKM, pangan dan pertanian, kehutanan, dan ketahanan energi. Sementara untuk bidang pilar sosbud lingkungan hidup, perubahan iklim, mitigasi dan penanggulangan bencana, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia, dan kesehatan masyarakat.

Untuk kerja sama lintas sektoral, konektivitas ASEAN, menurut Menlu, inisiatif untuk integrasi ASEAN (IAI) yang ditujukan untuk mengurangi gap pembangunan, dan juga kerja sama untuk mengimplementasikan agenda 2030.

Pilar terakhir adalah kerja sama antar sekretariat, antara lain yang akan dilakukan mengenai pertukaran informasi antara desk officer yang ada di Sekretariat ASEAN dan dengan Sekretariat UN, perkuatan Sekretariat ASEAN melalui pembangunan kapasitas, dan yang lainnya. Itu hasil dari KTT ASEAN dengan PBB. (setkab)