Jakarta, SAHABAT.co.id - Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Jokowi mengambil keputusan itu setelah memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ma'ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Usai pertemuan, Ma'ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.

"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf mengatakan, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 akan diganti dengan peraturan presiden.

Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.

Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah. 

"Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu," ucap Ma'ruf.

Selama sesi jumpa pers hingga tanya jawab berlangsung, hanya Ma'ruf yang bicara dan menjawab pertanyaan wartawan.

Sementara Muhadjir hanya berdiri mendampingi Ma'ruf dan tak mengeluarkan pernyataan apapun.

Keputusan tersebut diambil karena berdasarkan perkembangan kebijakan Full Day School mendapat respon negatif di masyarakat. Dikhawatirkan, kebijakan Mendikbud tersebut mematikan sekolah-sekolah non-formal, seperti madrasah diniyyah dan pondok pesantren.

Presiden mengambil langkah untuk menata ulang terhadap regulasi itu sehingga Peraturan Menteri (Permen) akan menjadi Peraturan Presiden (perpres). Dalam perpres nantinya diatur pengautan madrasah diniyyah dan pondok pesantren, terutama untuk menangkal kemungkinan berkembangnya radikalisme dan terorisme.

Peraturan presiden nantinya aka ndisusun bersama Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, MUI, PBNU serta PP Muhammadiyah. (mahrus/ist)